Jokowi Meninjau Dari Penanganan Kabut Asap di Palembang

Presiden joko widodo akan di jadwalkan akan langsung meninjau penanganan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di palembang, sumatra selatan untuk memastikan penanganan dengan tepat, cepat, dan baik, serta juga melihat posko diwilayah yang yang terkena kabut asap.

Keterangan yang tertulis oleh Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (06/09/2015). Presiden joko widodo akan menijau lokasi kebakaran hutan yang terjadi di desa Pinang Raya Kecamatan Pademaran dan Desa Sungai batas kecamatan Pangkalan Laban yang bertempat di kabupaten Sumatra Selatan melalui perjalanan darat.

Didalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo akan di dampingi oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Badrodin Haiti, Kepala KSP Teten Masduki, Kepala BNPB Syamsul Maarif, dan Sekretaris Jendral Kementrian LH dan kehutanan Bambang Hendryono.

Titik dari kebakaran hutan yang terjadi ini terdapat di wilayah Sumatra selatan, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Daerah Sumatra Selatan merupakan dengan wilayah yang titik apinya terbanyak sebanyak 224 titik api, berdasarkan dari BNPB pada hari sabtu 5 September 2015 pada pukul 05.00.

Sebelumnya, pada hari jumat 4 Seotember 2015, Presiden Joko Widodo telah memanggil Menteri ESDM selaku menteri kehutanan ad interim, Kepala BNPB, Kapolri, Panglima TNI, KSAD, KSAU, KSAL, dan Sekjen LH dan kehutanan untuk memberikan harahan tentang penanganan bencana dari kabut asap.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo menginstrusikan empat hal yakni.
Yang pertama pemadaman akan dilakukan oleh TNI dengan hujan buatan dan water bombing.
Kedua, upaya penegakan hukum yang dipimpin kepala kepolisian RI bersama PPNS dari kementrian lingkungan hidup dan Kehutanan serta Kementrian dalam negeri.
Yang ketiga, penanganan masalah kesehatan, karena tidak sedikit dari masyarakat yang terserang infeksi saluran pernapasan atas (ISPA)
Yang keempat, Sosialisasi tentang bahayanya bencana kabut asap dan apa dampaknya bagi kesehatan.

Dalam penanganan masalah kesehatan ini, kementrian kesehatan dan pemerintah daerah juga di minta untuk berkoordinasi dengan kementrian lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi "leading sector".